Ini Pesan Pemuda Indonesia untuk Presiden Joko Widodo soal Poros Maritim

Poros Maritim
Ketua Umum KNPI Rifai Darus di Acara Jambore Nasional Poros Maritim, 24-28 April 2016
matakamera.net - Jambore Nasional Poros Maritim baru saja di gelar di propinsi bangka Belitung 24-28 April 2016.Agenda yang di gelar oleh Dewan Pimpinan Pusat Komite Pemuda  Indonesia di hadiri langsung Oleh Presiden Jokowi Ketua OKP dan beberapa pejabat tinggi negara itu menghasilkan beberapa rekomendasi.
Berikut hasil lengkap kesepakatan para pemuda Indonesia yang tertuang dalam Pesan Pemuda Indonesia untuk Presiden Joko Widodo :
Indonesia merupakan negara Kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah 17.500 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan.
Perubahan paradigma pembangunan poros maritim Indonesia harus mulai dilakukan, selama ini Indonesia selalu berorientasi pada pembangunan Matra Darat. Inilah momentum bagi Indonesia untuk meneguhkan kembali dirinya sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State).
Indonesia sebagai Negara Kepulauan telah diejahwantahkan dalam Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Oleh karna itu pembangunan poros maritim indonesia menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mendorong Lima Pilar Pembangunan Poros Maritim Indonesia, yaitu: 1. Budaya Maritim, 2. Ekonomi Maritim, 4. Konektivitas Maritim, 4. Diplomasi Maritim, 5. Keamanan Maritim, sehingga indonesia bisa menjadi poros maritim dunia.
Melalui JAMBORE NASIONAL POROS MARITIM PEMUDA yang di selenggarakan oleh KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA ( KNPI ), yang dilaksanakan di Pantai Matras Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Tanggal 24-28 April 2016, dengan ini menyampaikan Pesan Pemuda Indonesia Kepada PRESIDEN JOKO WIDODO, sebagai berikut :
1. Mendesak Pemerintah Indonesia, untuk segera menyelesaikan tapal batas laut Indonesia dengan 10 negara tetangga, antara lain; Malaysia, Timor-Timur, Singapura, Thailand, Papua Nugini, Australia, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Tiongkok. Kami mencermati bahwa permasalahan tapal batas laut, patut menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia. Dalam penyelesaian tapal batas tersebut perlu dilakukan dengan semangat perdamaian, berdaulat dan bermartabat demi tegaknya kedaulatan NKRI.
2. Meminta pemerintah Indonesia agar mempercepat kebijakan pembangunan infrastruktur laut, dalam rangka percepatan konektivitas sarana perhubungan antar pulau-pulau di Indonesia, serta peningkatan sarana komunikasi sebagai pendukung arus transportasi manusia, barang dan jasa, demi terciptanya kesejahteraan rakyat.
3. Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia di sektor Maritim, Pemerintah Indonesia harus serius menyediakan dan menempatkan infrastruktur pendidikan diseluruh provinsi-provinsi kepulauan; seperti sekolah khusus Maritim baik ditingkat SMK, Perguruan Tinggi, serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Maritim Indonesia, demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat kepulauan.
4. Dalam menghadapi bonus demografi, yang diikuti dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja produktif yang berusia muda, Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah antisipasi dalam menyiapkan lapangan kerja di sektor maritim, baik itu pariwisata, industri perikanan, industri transportasi, dan budidaya hasil laut.
5. Dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Kepulauan di Indonesia, kami mendesak Pemerintah dan DPR, agar segera pembuat Undang-Undang Khusus Provinsi Kepulauan, sehingga pembangunan kawasan berorientasi pada pengelolaan Sumber Daya Maritim, sebagai upaya peningkatan kesehahteraan rakyat.
6. Dalam rangka penyelarasan produk hukum tentang Keamanan Maritim, dan menghindari tumpang tindih kewenangan antar instansi, kami mendesak Pemerintah dan DPR, agar segera membuat Undang-Undang tentang Keamanan Maritim.
7. Mendesak Presiden Jokowi & Wakil Presiden Jusuf Kalla, agar segera melakukan langkah evaluasi kritis terhadap kinerja Kementerian Pemuda & Olahraga, sampai saat ini, belum menunjukan komitmen yang kuat dalam mendukung pembagunan dunia kepemudaan Indonesia, produktivitas kerja yang kurang baik, serta lemahnya dukungan terhadap kegiatan/program kepemudaan, buruknya layanan birokrasi, serta komunikasi yang tidak konstruktif dan cenderung elitis.
8. Mendesak Presiden Jokowi & Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyusun Road Map Kepemudaan, serta melakukan revisi terhadap UU No 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, sehingga pengelolaan dan pemberdayaan Pemuda Indonesia tidak hanya terfokus atau terpusat pada Kementerian Pemuda & Olahraga, namun dapat disinergiskan keseluruh Kementerian dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK, sehingga terwujudnya pengelolaan, pengembangan dan pemberdayaan Pemuda Indonesia sesuai dengan potensinya masing-masing.
9. Pemuda Indonesia yang berhimpun dalam KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI), akan terus memberikan dukungan, kritik serta solusi terhadap Pemerintahan JOKOWI-JK, demi terwujudnya NAWA CITA.
Demikian Pesan Pemuda Indonesia Untuk Presiden Joko Widodo, dalam rangkain acara JAMBORE NASIONAL POROS MARITIM PEMUDA.
Bangka, 28 April 2016   
Atas Nama Pemuda Indonesia
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESI (KNPI)
KETUA UMUM
MUHAMMAD RIFAI DARUS
SEKRETARIS JENDERAL
SIRAJUDDIN ABDUL WAHAB
Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus  menambahkan, Kongres yang pertama kali di gelar oleh Pemuda ini menjadi tonggal sejarah awal bangsa indonesia untuk membangkitkan poros maritim "selama ini sentral pembangunannya di darat, ini akan terus berlanjut di beberapa daerah lain segera menyusul,"Imbuh pria asal Papua Barat ini.(ro/ab)

Share on Google Plus

About Matakamera

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment

Comments System

Disqus Shortname