 |
| Kondisi bagian atap proyek gedung OPD Pemkab Nganjuk 2017 yang roboh sejak Selasa dinihari 23 Januari 2018 (matakamera/ist) |
by Panji LS
matakamera, Nganjuk – Proyek fisik APBD Nganjuk 2017 bernilai Rp 6,5 milyar roboh pada Selasa dini hari, 23 Januari 2018.
Gedung prestisius di jalur pintu masuk tol Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk itu rencananya akan dijadikan kompleks perkantoran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Nganjuk yang baru mulai tahun ini.
Meskipun tak sampai jatuh korban jiwa, namun polisi hingga kini masih mendalami kasus ambruknya atap gedung pemerintah tersebut.
Perkara yang diduga telah merugikan negara ini langsung ditangani oleh unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Nganjuk.
Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Yogi Ardhi Kristanto mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil semua pihak yang berkaitan dengan proyek pembangunan tersebut.
“Tentu kami akan mengklarifikasi semua yang berkaitan dengan proyek tersebut,” ujarnya kepada wartawan.
Dalam kasus ini, Tipikor Polres akan melakukan pemangilan ke dinas yang terkait dengan proyek hingga rekanan yang mengerjakan proyek senilai Rp 6,568 miliar tersebut.
Polres juga akan mendalami kejanggalan yang ada dalam proyek tersebut. Termasuk dugaan pembangunan gedung yang tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja (RAB). Dugaan tersebut menjadi temuan anggota dewan dari komisi III saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi kejadian pada Rabu 24 Februari 2018, atau sehari usai kejadian.
Terpisah Ketua Komisi III DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjhahjono mengatakan, pihaknya mendukung proses penyelidikan oleh kepolisian. Namun dari dewan tetap akan melakukan fungsinya pengawasan untuk semua proyek fisik yang dilaksanakan oleh Pemkab Nganjuk.
“Kalau memang ada masalah hukum, tentu itu bagian pihak berwenang menanganinya,” ucap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Untuk diketahui, proyek negara itu dikerjakan oleh PT Sidoarjo Succes Sentosa, di mana hingga akhir tahun 2017 hanya bisa menyelesaikan 80 persen pekerjaan. Artinya dari anggaran Rp 6,568 milyar hanya bisa menyerap Rp 5,28 milyar. Masih ada sisa anggaran sekitar Rp 1,32 milyar.
Bukan hanya sisa anggaran, muncul pula dugaan proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor lokal, dengan cara ‘pinjam bendera’.
(ds/ab/2018)
0 komentar:
Post a Comment