 |
| Suasana sosialisasi Wawasan Kebangsaan oleh Anggota MPR RI Budiono, di SMA Negeri 3 Nganjuk pada Sabtu, 27 Agustus 2016 (matakamera.net) |
Di tengah sosialisasi, Budiono menyentil tipisnya wawasan kebangsaan di kalangan pelajar dan generasi muda saat ini. Dampaknya, banyak ditemukan perilaku menyimpang yang mengarah kepada instabilitas nasional. Salah satu indikatornya adalah munculnya perbuatan melanggar hukum. "Ini karena tingkat pemahaman terhadap wawasan kebangsaan menipis, antara lain terhadap nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945," ujar mantan pendidik ini.
Pada kesempatan yang sama, praktisi pendidikan Nganjuk Drs. Rasid Anggara menyinggung adanya perubahan total di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sejak era reformasi tahun 1997 silam. Rasid yang seorang dosen salah satu perguruan tinggi di Nganjuk itu menyebut, telah terjadi kecemburuan terhadap era sebelumnya. Semula, kecemburuan dituduhkan kepada era orde baru sebagai penyebab keterpurukan bangsa ini, sehingga para tokoh bangsa mencetuskan sebuah era yang disebut era reformasi.
Belajar dari pengalaman tersebut, Rasid berharap bangsa ini terbebas dari penghisapan dan penekanan penguasa orde baru. Masalah pendidikan akibat lemahnya penghayatan dan pengamalan terhadap pancasila. Di antaranya, lemahnya pada penghayatan, pemahaman, dan pengamalan terhadap pancasila sebagai ideologi negara. Lemahnya kesadaran hukum dan konstitusi, lemahnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta kurangnya toleransi sesama anak bangsa. pancasila sebagai ideologi dan dasar negara perlu dukungan semua pihak dan harus terus-menerus digulirkan, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "Banyak orang meremehkan Pancasila yang menganggap itu sudah kuno, ketinggalan zaman, sudah di luar kepala dan lain-lain. karena itu begitu diminta untuk mengucapkan pancasila, sila yang pertama ‘Ketuhan yang Maha Esa’ saja sudah lupa," ujarnya di hadapan ratusan peserta didik SMA Negeri 3 Nganjuk.
MPR RI disebutnya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mensosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh bangsa indonesia. sosialisasi tersebut merupakan gerakan nasional yang bertujuan untuk memahami nilai-nilai luhur bangsa di tengah kondisi bangsa yang memprihatinkan yang diwarnai dengan rasa intoleransi dan meningkatnya primordialisme di sebagian besar wilayah di Indonesia, termasuk pemahaman dan aktualisasi terhadap bendera merah putih, sumpah pemuda, serta Bahasa Indonesia. (skd/ab/adv)
0 komentar:
Post a Comment