 |
| Salah satu warga Dusun Puncu, Desa Gampeng, Kecamatan Ngluyu, harus berjalan kaki sambil memikul ember, untuk bisa mendapatkan air bersih (foto : iyan) |
Ahad 18 Agustus 2019
by Panji Lanang Satriadin
Di tengah kemeriahan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-74, sebagian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, ternyata belum merasakan nikmat merdeka 100 persen.
Betapa tidak, setiap tahun saat musim kemarau tiba, mereka selalu kesulitan mengakses air bersih. Padahal, ini kebutuhan paling vital dan mendasar.
matakamera, Nganjuk - Sampai pertengahan Bulan Agustus 2019, matakamera.net mencatat setidaknya ada tiga lokasi di Kabupaten Nganjuk yang mulai dilanda kekeringan air.
Lokasi pertama ada di Dusun Sendanggogor, Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong. Lalu, di Dusun Puncu, Desa Gampeng, Kecamatan Ngluyu, dan terbaru di Desa Tempuran, Kecamatan Ngluyu.
Penelusuran di salah satu lokasi, yakni di Dusun Puncu, Desa Gampeng, Kecamatan Ngluyu, didapati sumur-sumur penduduk sudah kering sejak awal Juli 2019.
Sebagian warga kemudian mencari sumber air bersih ke tengah hutan, atau ke sumur di tengah sawah yang masih memiliki sisa air. Meskipun, airnya keruh dan berbau. Tidak layak untuk diminum.
Jarak dari rumah ke tempat sumber air bersih sekitar 200 meter sampai 1 kilometer. Warga biasanya menempuh perjalanan sambil membawa ember besar atau jeriken, dengan berjalan kaki.
"Sudah dua bulan ini kering airnya Pak. Setiap musim kemarau juga pasti begini. Saya sekarang tiap hari mencari air ke sendang (sumber air di tengah hutan)," ujar Nurdiah, 25, salah satu warga Dusun Puncu, diwawancarai Senin 12 Agustus 2019 lalu.
Kepala Desa (Kades) Gampeng, Wajito mengungkapkan, pada musim kemarau tahun ini setidaknya ada 350 kepala keluarga (KK) di desanya, yang mengalami krisis air bersih.
Di tengah kondisi yang terus berulang setiap tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk sebenarnya tidak menutup mata.
Namun sayang, upaya penanganannya masih bersifat jangka pendek. Yakni, dengan mengirim armada tangki bantuan air bersih ke lokasi-lokasi yang membutuhkan.
Syaratnya, warga melalui pemerintah desa setempat, terlebih dahulu mengajukan surat permohonan bantuan dropping air, kepada Bupati Nganjuk. Bisa juga ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nganjuk.
Sejauh ini, pemerintah belum menunjukkan upaya jangka panjang dan permanen, untuk memutus mata rantai krisis air bersih di lokasi-lokasi tersebut.
Dikonfirmasi terpisah, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Nganjuk, Nugroho mengatakan, sejak masuk musim kemarau, pihaknya sudah meminta pihak desa untuk mengirim data, berapa jumlah warga yang membutuhkan air bersih.
Data disebutnya harus lengkap. Yakni, memuat nama dan alamat warga yang membutuhkan air. Data tersebut sekaligus jadi acuan BPBD untuk menyiapkan jumlah air bersih yang akan dikirim.
(ds/ab/2019)
0 komentar:
Post a Comment