 |
| Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, dalam rangka Penetapan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2027, Rabu (11/11/2026). |
Penetapan Propemperda 2027 itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (11/11/2026). Sejumlah materi yang masuk agenda pembentukan regulasi tahun depan di antaranya menyangkut perlindungan kekayaan intelektual, persetujuan bangunan gedung (PBG), hingga pengaturan pajak daerah.
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, seluruh Raperda yang telah masuk dalam Propemperda memiliki tingkat kepentingan masing-masing. Karena itu, pihaknya menargetkan seluruh pembahasan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
"Semua menjadi prioritas karena memberikan kepastian hukum. Sudah dijadwalkan dan kami yakin harus bisa diselesaikan sesuai jadwal," ujarnya.
Salah satu regulasi yang dinilai penting adalah penyesuaian aturan terkait PBG. Menurut Hari, terdapat perubahan ketentuan dari pemerintah pusat yang perlu diakomodasi dalam regulasi daerah. Penyesuaian tersebut diharapkan memberikan kejelasan bagi masyarakat terkait persyaratan maupun mekanisme pengurusan bangunan gedung.
"Regulasi dari pusat ada perubahan terkait PBG. Yang dulu persyaratannya enam, sekarang menjadi 15. Itu harus kita buatkan regulasinya supaya nanti bisa kita informasikan kepada masyarakat dan masyarakat tidak dirugikan," jelasnya.
Selain itu, Pemkab Madiun juga tengah mengkaji penyesuaian kebijakan pajak daerah. Hari menegaskan, kebijakan tersebut akan diarahkan untuk mendukung iklim investasi, khususnya investasi padat karya, tanpa menambah beban masyarakat secara umum.
Dia menyebut, penyesuaian beban pajak akan dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan serta manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku usaha.
"Kami tidak akan membebani masyarakat. Yang akan kami bebani adalah mereka, para investor yang juga mendapatkan hasil dari usahanya. Jangan sampai mereka yang berhasil justru tidak memberikan kontribusi. Jadi, harus proporsional," tegasnya.
Di sisi legislatif, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Mujono menjelaskan, dari delapan Raperda yang masuk Propemperda 2027, satu di antaranya merupakan inisiatif DPRD. Yakni, Raperda tentang perlindungan kekayaan intelektual.
Menurut dia, regulasi tersebut diperlukan sebagai bentuk penghargaan sekaligus perlindungan terhadap masyarakat yang menghasilkan karya maupun inovasi.
"Orang yang berkarya dan berinovasi harus mendapatkan perlindungan. Perlu ada peraturan yang jelas untuk melindungi hasil karya mereka," ungkap Mujono.
Mujono menambahkan, materi yang akan diatur dalam Raperda tersebut masih akan dikaji lebih mendalam oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama panitia khusus (pansus). Termasuk penyusunan naskah akademik hingga pembahasan pasal demi pasal.
Mujono menegaskan, rapat paripurna kali ini masih sebatas penetapan agenda pembentukan peraturan daerah untuk 2027. Pembahasan substansi masing-masing Raperda baru akan dilakukan pada tahun depan.
"Ini baru penetapan untuk kegiatan Bapemperda tahun 2027. Belum membahas materinya. Nanti naskah akademik dan pasal demi pasalnya akan dibahas lebih mendalam di pansus," pungkasnya.
Her/Pas/Adv/2026
0 komentar:
Posting Komentar