 |
| Penggeledah Kantor Bappeda Nganjuk dilakukan tim kejaksaan pada Kamis siang (21/5/2026) |
Penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan penyimpangan proyek review feasibility study (FS) Pembangunan Bendungan Margopatut, Kecamatan Sawahan tahun 2024.
Kasi Pidana Khusus Kejari Nganjuk Rizky Raditya Eka Putra mengatakan, tim penyidik datang sekitar pukul 11.00 WIB dan langsung menuju ruang arsip serta Bidang Litbang Bappeda Nganjuk.
Dari ruangan tersebut, penyidik menemukan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang diusut.
“Penggeledahan ini untuk melengkapi alat bukti dalam tahap penyidikan. Tadi kami melakukan penggeledahan di ruang arsip dan bidang Litbang,” ujarnya Rizky, dalam konferensi pers didampingi Kasi Intelijen Kejari Nganjuk Koko Roby Yahya, Kamis sore (21/6/2026).
Rizky mengatakan, perkara yang diusut berkaitan dengan review FS Bendungan Margopatut. FS tersebut merupakan studi kelayakan sebelum penyusunan detail engineering design (DED).
Dalam penggeledahan, turut disita sejumlah dokumen. Di antara dokumen kontrak pekerjaan FS Bendungan Margopatut.
Menurut Rizky, FS awal pernah dilakukan pada 2008 dengan anggaran sekitar Rp 700 juta. Kemudian dilakukan review kembali pada 2024 dengan nilai anggaran sekitar Rp 3 miliar lebih.
“Jadi ini masih tahap perencanaan (Bendungan Margopatut). Di situ ada tenaga ahli untuk mengkaji apakah wilayah tersebut masih layak dibangun bendungan,” terangnya.
Meskipun status perkara sudah naik ke tahap penyidikan, Rizky menyebut saat ini Kejari Nganjuk belum menetapkan tersangka. Penyidik disebutnya masih melakukan pendalaman, termasuk memeriksa pihak konsultan yang disebut berasal dari luar Jawa Timur.
“Kurang lebih sudah 10 lebih pejabat (Bappeda Nganjuk) dan pihak konsultan yang kami periksa. Fokus kami saat ini pada kegiatan tahun 2024,” urai Rizky.
Sementara itu, Kepala Bappeda Nganjuk Adam Muharto ketika dikonfirmasi detiJatim, membenarkan adanya penggeledahan tersebut.
Adam menyebut sejumlah dokumen dibawa penyidik dan beberapa ASN turut dimintai keterangan. Namun ia mengaku tidak mengetahui pasti dokumen apa.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Kejari Nganjuk dan bersikap kooperatif memfasilitasi kebutuhan penyidik,” pungkas Adam.
Rif/Pas/2026
0 komentar:
Posting Komentar