Dalam rapat yang di gelar di ruang paripurna tersebut, SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp 210 miliar cukup menjadi perhatian.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Mujono, menilai bahwa secara umum tata kelola APBD 2025 berjalan cukup baik.
Menurutnya, hal itu tercermin dari raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diterima Pemkab Madiun.
“Secara umum tata kelola APBD tahun 2025 sudah cukup baik. Itu terbukti dengan diperolehnya opini WTP,” ujar Mujono usai rapat paripurna.
Meski demikian, Mujono menegaskan bahwa besarnya Silpa tetap akan menjadi perhatian serius DPRD.
Politisi dari partai Golkar itu juga mengatakan bahwa seluruh fraksi akan meminta penjelasan rinci terkait asal-usul sisa anggaran tersebut.
“Silpa yang mencapai Rp210 miliar ini nanti akan dipertanyakan masing-masing fraksi,” ungkap Mujono.
Sementara itu, Bupati Madiun, Hari Wuryanto menjelaskan bahwa besarnya Silpa lebih banyak dipengaruhi oleh sejumlah proyek pembangunan yang tidak selesai tepat waktu, khususnya di sektor infrastruktur.
“Karena waktunya tidak mencukupi, maka anggaran itu kita jadikan Silpa. Daripada dipaksakan dan tidak selesai, lebih baik dialihkan untuk dilanjutkan di tahun berikutnya,” jelasnya.
Menurut Bupati, pihaknya tidak hanya ingin benar secara substansi, tapi juga benar secara administrasi dan aturan. "Maka lebih baik ditunda dan dimasukkan Silpa,” ucapnya.
Sebagai informasi, pembahasan lebih lanjut terhadap LPJ APBD 2025 dijadwalkan berlangsung pekan depan melalui pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, yang diperkirakan akan mengupas lebih dalam penyebab tingginya Silpa dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Her/Pas/ADV/2026
0 komentar:
Posting Komentar