Akhir Tahun 2014 Lalu, Sempat Terlacak Para Bupati yang Punya Rekening Senilai Rp 1 Triliun Lebih

PPATK pada pengujung tahun 2014 lalu, sempat merilis 26 bupati yang memiliki rekening bank mencurigakan, karena nominalnya di atas Rp 1 triliun, jauh di atas penghasilan wajar (matakamera.net)

matakamera.net - Di ujung pergantian tahun 2014 ke 2015 lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sempat melakukan rilis laporan akhir tahun, khususnya terkait harta kekayaan kepala daerah yang tersimpan di bank. Saat itu, tercatat sebanyak 26 bupati di Indonesia dengan nilai rekening sampai Rp 1 triliun lebih, yang di dalamnya diduga juga turut melibatkan keluarga.

Transaksi keuangan mencurigakan itu terlacak berdasarkan hasil penelusuran informasi keuangan yang dilakukan oleh PPATK sepanjang tahun 2014. Selain 26 bupati yang memiliki nilai rekening lebih dari Rp 1 triliun, tercatat pula 12 gubernur dengan rekning di atas Rp 100 miliar. "Tentu jumlah uang itu tidak sesuai dengan gaji yang mereka dapat. Ini sungguh mencurigakan," kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf, dalam keterangan pers refleksi akhir tahun 2014 PPATK di Jakarta, 30 Desember 2014 lalu.

Yusuf saat itu memaparkan, bahwa modus penyamaran data keuangan yang dilakukan oleh tiap kepala daerah terbilang beragam.  Masing-masing dari mereka memiliki cara untuk menutupi data keuangannya. Sebagai contoh, lanjut Yusuf, ada kepala daerah yang menyamarkan data keuangannya di balik perusahaan miliknya yang bergerak di bidang pertanian. Aliran keluar-masuk uang ke perusahaan tersebut mencurigakan mengingat usaha di bidang pertanian harusnya mengikuti siklus masa panen dan masa jual. "Setelah ditelusuri, terungkap bahwa perusahaan itu fiktif. Dan uang yang masuk ke rekening itu didapat dari jatah proyek-proyek yang ada di lingkungan dia," ujar Yusuf.

Selain itu, Yusuf juga memberi contoh kasus seorang kepala daerah yang berusaha mengelabuhi data keuangan, dengan mengaku mendapat fee dari pihak swasta di luar negeri. Setelah PPATK melakukan pengecekan, perusahaan yang dimaksud tidak pernah ada. "Mereka lantas mengaku uang itu sebagai pinjaman," kata Yusuf.

Lebih lanjut Yusuf mengatakan, bahwa modus penyamaran rekening kepala daerah diduga juga turut melibatkan keluarga. Berdasarkan analisisnya, tercatat ada satu istri gubernur dan seorang anak bupati yang kedapatan memiliki transaksi keuangan mencurigakan. Jika dijumlah, duit mereka tak kurang dari Rp 18 miliar. Menurut Yusuf, pihak keluarga biasanya dilibatkan untuk menebar uang di banyak rekening. "Mereka menyimpan uang tak tanggung-tanggung. Dalam satu hari bisa ada transaksi ratusan juta di banyak bank berbeda," ujarnya.

Dari hasil analisis sepanjang tahun 2014 tersebut, PPATK juga mendapati dua wakil bupati, seorang wakil gubernur dan dua wali kota yang memiliki rekening gendut. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat sembilan pejabat daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan BUMD yang kedapatan memiliki transaksi keuangan mencurigakan. "Semua laporan itu telah kami serahkan kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," pungkas Yusuf.(ab)

(Panji LS)

Share on Google Plus

About matakamera.net

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.