 |
| Selain melanjutkan pemeriksaan puluhan pejabat dan pihak swasta, KPK juga kembali mendatangi Kantor Pemkab Nganjuk pada Rabu 6 Desember 2017 (matakamera.net) |
by Panji LS
matakamera, Nganjuk – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti mengembangkan kasus, usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman dan empat pejabat PNS Nganjuk, 25 Oktober 2017 lalu.
Setelah memeriksa beberapa Aparat Sipil Negara (ASN) Pemkab Nganjuk mulai Selasa 5 Desember 2017 di Polres Madiun, pada Rabu pagi 6 Desember 2017 tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendatangi kompleks perkantoran Pemkab Nganjuk.
Menurut informasi yang dihimpun matakamera.net, tim antirasuah datang sekitar pukul 14.30 WIB, dan langsung memasuki Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
Belum diketahui pasti apa saja agenda tim KPK di Kantor Sekda Nganjuk, namun di lokasi sempat terlihat Kepala Desa Suru, Kecamatan Ngetos, Wawan ditemani perangkatnya. Sebelumnya, KPK memang pernah mendatangi Desa Suru yang disebut-sebut menjadi lokasi aset lahan milik mantan Bupati Taufiqurrahman.
Karena itu, kuat dugaan kedatangan KPK untuk mengusut dan mendalami aset-aset pribadi milik Taufiq, yang bersangkutan dengan perkara yang kini tengah disidik KPK.
Untuk diketahui, Bupati Taufiq kena OTT bersama 4 pejabat Pemkab Nganjuk lainnya terkait kasus jual-beli jabatan PNS. Namun sebelumnya, KPK juga pernah menyidik kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pekerjaan proyek-proyek fisik Kabupaten Nganjuk di masa kepemimpinan Taufiq. Selain itu juga terkait kasus gratifikasi jabatan.
Kabag Humas Pemkab Nganjuk, Agus Irianto, saat dikonfirmasi mengaku kurang begitu mengetahui perihal tujuan kedatangan maupun materi pemeriksaan tim KPK. “Iya benar (ada KPK), tapi belum tahu pemeriksaan tentang apa. Ini masih proses (pemeriksaan),” ujarnya.
Sementara itu, hari ini KPK juga melanjutkan pemeriksaan terhadap puluhan saksi lainnya di Mapolres Madiun. Jika pada Selasa 5 Desember 2017 lalu para pejabat Pemkab Nganjuk yang dipanggil, kali ini juga dari pihak swasta, terutama para pengusaha yang pernah terlibat sebagai rekanan dalam proyek-proyek fisik di Kabupaten Nganjuk.
Pemeriksaan KPK informasi akan berlangsung sampai Jumat 8 Desember 2017, dengan mendatangkan sebanyak 69 orang saksi baik dari pejabat PNS maupun swasta. Salah satu pejabat yang diperiksa menyebut KPK meminta berkas kegiatan APBD dalam kurun tahun anggaran 2013 sampai 2017.
(ds/ab/2017)
0 komentar:
Post a Comment