Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus yayasan dalam memahami dan mengelola kewajiban perpajakan lembaga, khususnya terkait PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, serta prosedur pelaporan pajak melalui sistem DJP Online.
Program ini diinisiasi oleh Dr. Wijianto, SE., M.Si., bersama tim dosen UMPo yaitu Ardyan Firdausi Mustoffa, SE., M.Si., dan Ika Farida Ulfah, S.Pd., M.Si.. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Ponorogo melalui skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM).
Menurut Dr. Wijianto, kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi akademisi dalam membantu lembaga sosial menyesuaikan diri dengan regulasi perpajakan yang terus berkembang.
“Selama ini banyak yayasan sosial dan keagamaan yang masih beranggapan bahwa lembaga nirlaba bebas pajak. Melalui kegiatan ini, kami ingin membantu pengurus memahami bahwa terdapat transaksi tertentu yang tetap menjadi objek pajak, serta bagaimana tata cara pelaporannya secara benar,” ujarnya.
Selama pelaksanaan di bulan Oktober 2025, kegiatan pengabdian ini mencakup tiga fokus utama, yaitu:
Pemberian pemahaman praktis mengenai kewajiban perpajakan yayasan;
Penyusunan SOP sederhana perpajakan sebagai panduan administrasi internal;
Pembentukan tim pajak internal yang bertugas mengelola pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara berkelanjutan.
Pimpinan MCC/LKSA Nyai Ahmad Dahlan, M. Zulkarnain Asyifa, M.Hum., menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini.
“Pendampingan ini sangat membantu kami memahami hal-hal teknis perpajakan yang selama ini kurang kami pahami. Kami juga semakin termotivasi untuk menata administrasi perpajakan agar lebih tertib dan transparan,” tuturnya.
Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak MCC/LKSA Nyai Ahmad Dahlan, tetapi juga menjadi contoh bagi lembaga sosial keagamaan lainnya di Ponorogo dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan perpajakan nasional.
Rif/Pas/2025
0 komentar:
Posting Komentar