Agenda itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Senin (24/8/2026), dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Sejumlah kegiatan dengan anggaran yang masih tersisa akan dikurangi dan dialihkan untuk program lain yang dinilai lebih dibutuhkan.
“Karena kita ingin memberikan layanan kepada masyarakat yang terbaik, hal-hal yang dibutuhkan masyarakat yang anggarannya kurang kita tambahi. Kemudian yang anggarannya sisa, kita kurangi,” kata Hari.
Menurut dia, salah satu pos anggaran yang akan dialihkan adalah Belanja Tidak Terduga (BTT). Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang tinggal sekitar empat bulan, pemerintah menilai sebagian anggaran tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih prioritas.
“Termasuk ada beberapa yang kita coret, termasuk BTT. Karena tinggal empat bulan, mungkin dengan anggaran sudah cukup, kita alihkan ke yang lain yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Hari menegaskan, sektor infrastruktur, khususnya jalan, menjadi salah satu fokus dalam usulan perubahan anggaran. Penambahan belanja modal juga berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
“Prioritasnya sudah, tinggal khususnya infrastruktur. Ini yang diarahkan khususnya untuk jalan. Mudah-mudahan nanti akan bisa lebih baik,” tuturnya.
Dia menyebut kebutuhan anggaran belanja modal meningkat salah satunya karena biaya material konstruksi yang cukup tinggi. “Aspal regane larang,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Mujono menilai perubahan APBD merupakan hal lazim dalam pengelolaan anggaran daerah. Penyesuaian diperlukan untuk menyesuaikan kegiatan dan anggaran dengan kondisi serta kebutuhan yang berkembang hingga akhir tahun anggaran.
Mujono menyambut positif fokus pemerintah daerah terhadap perbaikan jalan. Meski waktu efektif pelaksanaan program hanya tersisa sekitar empat bulan, dia menilai pekerjaan infrastruktur masih memungkinkan dikebut dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat.
“Saya pikir bisa karena membutuhkan kerja ekstra, kerja cepat untuk masyarakat. Jalan itu prioritas. Kalau tidak diselesaikan tahun ini, kalau ditunda semakin parah,” tegas Mujono.
Dia mendorong agar jalan-jalan rusak di Kabupaten Madiun segera mendapat penanganan nyata. Menurutnya, orientasi perubahan anggaran harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Maka saya mendorong bagaimana jalan yang rusak di Kabupaten Madiun secepatnya segera ada tindakan nyata untuk memperbaiki,” katanya.
Meski demikian, pembahasan PAK 2026 belum memasuki tahap final. Setelah nota penjelasan bupati disampaikan, masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Madiun akan membahas materi tersebut sebelum menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna berikutnya.
Mujono mengatakan, sikap resmi DPRD terhadap usulan perubahan APBD akan terlihat setelah pembahasan di tingkat fraksi. “Nanti hasil rapat fraksi bagaimana, di rapat paripurna berikutnya akan tampak,” pungkasnya.
Di sisi lain, Hari menyampaikan bahwa komposisi belanja pegawai Pemkab Madiun saat ini masih berada di kisaran 33 persen dari pendapatan. Pemerintah daerah berharap angka tersebut ke depan dapat disesuaikan dengan ketentuan regulasi, sembari terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan sisa waktu anggaran yang relatif pendek, pembahasan PAK 2026 kini menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan pada program yang mendesak dan memberi manfaat langsung bagi warga Kabupaten Madiun.
Rif/Pas/adv/2026
0 komentar:
Posting Komentar