 |
| Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa bersalaman hangat dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, ketika bertemu dalam acara Rakor Sinergitas Bantuan Sosial Non Tunai 2017 Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis 2 Maret 2017 (matakamera/foto : Humas Kemensos RI-Ikhwan) |
matakamera, Surabaya - Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis 2 Maret 2017. Kedatangan menteri yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU itu untuk membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) tahun 2017 di Jawa Timur.
Dalam suasana pertemuan yang hangat dan penuh senyum, Menteri Khofifah dan Gubernur Soekarwo sepakat dengan satu poin penting, bahwa program penyaluran BSNT sangat besar manfaatnya untuk masyarakat Jawa Timur.
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, bahkan blak-blakan menyebut, bahwa terobosan penyaluran BSNT yang digulirkan Pemerintah melalui Kementerian Sosial adalah keputusan yang luar biasa. Ia menilai, intervensi kemiskinan dengan memanfaatkan industri jasa keuangan memiliki banyak manfaat dibandingkan jika disalurkan secara tunai. "Jadi ini (Bansos Non Tunai-red) adalah salah satu cara agar bansos tidak dipotong dan disunat. Ini keputusan luar biasa, semua kalau lihat uang matanya hijau," ujar Pakde di depan Menteri Khofifah dan seluruh peserta rakor.
Menurut Pakde Karwo, akses masyarakat Jawa Timur terhadap jasa keuangan atau financial inclusion masih sangat rendah. Alhasil, pertumbuhan serta pemerataan ekonomi kawasan di Jawa Timur berjalan lambat.
Karena itu, Bansos Non Tunai mengajak masyarakat untuk berkenalan dengan perbankan beserta produk-produknya. Efeknya, terjadi perubahan pola pikir dan peningkatan kesejahteraan nasyarakat. "Uang yang berputar di industri jasa keuangan Jatim masih sangat kecil. Kebanyakan masih dibawah bantal dan kasur. Paling-paling masyarakat bersentuhan dengan Baitul Mal Wattamwil (BMT), itupun masih sangat terbatas karena BMT terkendala teknologi," ujarnya.
Kemiskinan di Jawa Timur Menurun
 |
| PUKUL GONG - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo, memukul gong sebagai tanda dibukanya Rapat Koordinasi Sinergitas Bantuan Sosial Non Tunai Di Jawa Timur (Humas Kemensos RI-Ikhwan) |
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ada penurunan presentase jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 0,20 poin dari 12,05 persen pada Maret 2016 menjadi 11,85 persen pada September 2016, atau turun sekitar 64,77 ribu jiwa dari 4,70 juta jiwa pada Maret 2016 menjadi 4,63 juta jiwa pada September 2016."Bansos cukup efektif menurunkan angka penduduk miskin di Jawa Timur, utamanya bantuan beras sejahtera (Rastra)," tuturnya.
Dihadapan seluruh Bupati dan Walikota Se-Jawa Timur yang turut hadir dalam rakor, Soekarwo juga menyampaikan ucapan terimakasih, atas kenaikan alokasi Bansos tahun 2017 yang menembus Rp 6 triliun. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya yang berkisar Rp 4,83 triliun.
Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah mengatakan, penyaluran bansos secara non tunai merupakan penerapan strategi nasional keuangan inklusif. Harapannya, langkah ini mampu berkontribusi besar bagi target keuangan inklusif pemerintah yang dipatok sebesar 75 persen di tahun 2019 mendatang.
Khofifah menerangkan, tahun 2017 ini ditargetkan sebanyak tiga juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di 98 kota dan 200 kabupaten akan menikmati aksesibilitas perbankan akhir tahun ini. Selain itu, sebanyak 1,2 juta KPM di 44 kota juga telah menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Di Jawa Timur sendiri, lanjut dia, dari 44 kota/kabupaten yang menerima BPNT, 9 diantaranya ada di wilayah Jawa Timur yaitu Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Sidoarjo. (ab/Humas Kemensos 2017)
Lihat : Profil Redaksi Matakamera
0 komentar:
Post a Comment