 |
| Suasana rapat pembahasan rencana program APBD-P berupa pengadaan mobil siaga, di DPRD Nganjuk, Selasa 12 September 2017 (matakamera/foto : ist) |
by Panji Lanang Satriadin
matakamera, Nganjuk – Salah satu program Pemkab Nganjuk menjadi sorotan dalam masa pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) 2017 di DPRD Nganjuk. Yakni, proyek pengadaan mobil Siaga Desa, berwujud ambulans untuk seluruh desa di Kabupaten Nganjuk.
Sebagian anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nganjuk menilai proyek APBD senilai 56, 210 milyar itu memang perlu, tapi tidak tahun ini. Sebaiknya dilaksanakan tahun depan, setelah gelaran Pilkada Nganjuk.
“Kalau diukur skala prioritas Nganjuk, yang lebih mendesak adalah perbaikan jalan rusak,” kata Mariyanto, anggota Banggar DPRD Nganjuk dari PDIP.
Andika Tjahja Hendrawan, Kepala Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso berpendapat senada. Menurutnya, pengadaan mobil ambulans belum cukup mendesak, karena saat ini seharusnya Pemkab Nganjuk lebih memperhatikan kondisi jalan rusak.
Sementara Kabag Humas Pemkab Nganjuk Agus Irianto mengatakan, inisiatif Pemkab Nganjuk melakukan pengadaan mobil ambulans desa sudah melalui kajian hukum. Yakni, sesuai amanat Undang-Undang Pemda Nomor 23 tahun 2014, yang menyebut pemda wajib menyelenggarakan pelayanan dasar.
Pengadaan mobil ambulans untuk 284 desa di Kabupaten Nganjuk, disebutnya termasuk pelayanan dasar di bidang kesehatan.
Banggar Ambil Keputusan melalui Voting
Sampai Selasa 12 September 2017, pembahasan proyek ambulans masih berlangsung. Banggar DPRD sempat bermusyawarah namun tidak mencapai mufakat. Sikap 16 orang anggota Banggar yang hadir terbelah. Karena itu, rapat ditunda sampai Rabu pagi 13 September 2017, dengan agenda voting atau pemungutan suara.
“Ya diputuskan lewat voting,” kata Raditya Haria Yuangga, politisi Hanura yang juga salah satu anggota Banggar DPRD Nganjuk. Dia termasuk yang menolak program tersebut, bersama dengan Mariyanto (PDIP) dan Siswo Widodo (Hanura).
Belasan anggota Banggar DPRD Nganjuk lainnya memberi sinyal bakal menyetujui proyek APBD senilai 56, 210 milyar tersebut.
Mereka adalah Yusmanto dan RADK Candrati (Nasdem), Mashudi, Sunaryo, dan Suwarsi (PDIP), Moh. Imron (PPP), M. Nur Daenuri dan Bashori (PKB), Karyo Sulistyono (Golkar), Hastutik Widowati (Demokrat), lalu Basori S.Ag dan Jianto (Gerindra).
Ulum Basthomi (PKB) belum bersikap (abstain) dalam pembahasan Selasa 12 September 2017. Sedangkan 7 anggota Banggar lainnya tidak hadir, yakni Puji Santoso (PDIP), Sumardi dan Maria Tunda Dewi (Golkar), Kamto dan Purwoko (Gerindra), Rochmat Tri Sarwo Edy (PKB), Fauzi Irwana (Demokrat).
(ds/ab/2017)
0 komentar:
Post a Comment