 |
| Operasi gabungan Pemkot dan Polres Madiun Kota juga diwarnai pembagian helm kepada pengendara |
Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bersama Wakapolres Madiun Kota Kompol Bambang Eko dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun Jariyanto turun langsung dalam operasi tersebut.
Kepala Bapenda Kota Madiun Jariyanto mengatakan, hingga 13 Oktober 2026, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Madiun telah mencapai 79 persen. Sedangkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berada di kisaran 76 persen.
Menurutnya, operasi gabungan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.
"Ini salah satu langkah untuk mengoptimalkan PAD di sektor PKB dan BBNKB. Karena itu, kami bersinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi, kepolisian, dan instansi terkait untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor," ujar Jariyanto.
Bapenda Kota Madiun optimistis target penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat tercapai hingga akhir tahun. Optimisme tersebut berkaca pada capaian tahun sebelumnya yang berhasil memenuhi target 100 persen.
Menurut Jariyanto, kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD Kota Madiun mencapai sekitar 20 persen, dengan nilai penerimaan kurang lebih Rp 37 miliar.
Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, keterlibatan pemerintah kota dalam operasi gabungan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Menurut Bagus, berdasarkan data dari pemerintah provinsi, masih terdapat wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun yang perlu diingatkan agar memenuhi kewajibannya.
"Melalui operasi ini, kami ingin mengingatkan masyarakat agar patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak yang dibayarkan nantinya juga dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan," ungkapnya.
Bagus menjelaskan, penerapan pajak opsen kendaraan bermotor membuat pemerintah memiliki kepentingan lebih besar dalam mendorong optimalisasi penerimaan pajak. Sebab, terdapat bagian penerimaan pajak yang menjadi potensi pendapatan daerah dan dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan.
Sementara itu, operasi gabungan tersebut juga menyasar pelanggaran lalu lintas. Wakapolres Madiun Kota Kompol Bambang Eko mengatakan, penindakan dilakukan terhadap pengendara yang tidak melengkapi surat-surat kendaraan, tidak memiliki atau tidak membawa SIM sesuai ketentuan, tidak melengkapi STNK, tidak menggunakan helm, serta menggunakan kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
"Kegiatan ini merupakan sinergi Polres Madiun Kota, pemerintah kota, Jasa Raharja, dan instansi pendapatan. Tujuannya mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas, meningkatkan keselamatan, sekaligus mendukung pembangunan Kota Madiun," ujar Bambang.
Menariknya, petugas juga memberikan apresiasi kepada pengendara yang tertib berlalu lintas dan taat membayar pajak. Salah satunya melalui pemberian helm kepada pengendara yang memenuhi kriteria tersebut.
Bambang berharap, kegiatan serupa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kepatuhan membayar pajak dan disiplin berlalu lintas merupakan dua hal yang sama-sama penting.
"Kami berterima kasih kepada masyarakat yang sudah taat membayar pajak dan mematuhi aturan lalu lintas. Utamakan keselamatan saat berkendara karena keselamatan merupakan tanggung jawab bersama," pungkas Bambang.
Her/Pas/2026
0 komentar:
Posting Komentar