 |
| kursi tempat duduk Bupati Nganjuk Taufiqurrahman di rapat paripurna LPJ APBD tampak kosong, karena yang bersangkutan berhalangan hadir, Selasa 12 Juli 2016 (matakamera.net) |
Ketidakhadiran dua pucuk pimpinan eksekutif Nganjuk itu langsung memancing reaksi peserta rapat. Salah satunya Basori yang tak lain adalah Ketua Fraksi Gerindra. "Tolong Ketua (Ketua DPRD Puji Santoso, Red) yang cerdas, jika Bupati dan Wakil Bupati tidak hadir rapat ya harus ditunda!" ujar Basori dengan nada tinggi, sesaat sebelum rapat dimulai.
Menanggapi usulan politisi senior yang pernah aktif di banyak partai itu Puji Santoso tak bergeming dan tetap melanjutkan rapat. Adapun perwakilan eksekutif pada rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Asisten Sekda bidang Pemerintahan Lies Handoyo. "Terima kasih usulan yang cerdas kami tampung," jawab Puji dengan nada datar.
Dalam forum yang sama, politisi Golkar Maria Tunda Dewi juga meminta agar sidang di tunda karena ketidakhadiran Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. "Sebaiknya ditunda, tidak etis jika agenda penting hanya diwakilkan asisten," ujar wanita yang baru ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Golkar DPRD Nganjuk ini.
Lagi-lagi, Ketua DPRD Nganjuk Puji Santoso yang mempimpin rapat tetap melanjutkan sidang dan memberikan kesempatan fraksi untuk menyampaikan pernyataan terkait pertanggungjawaban Bupati Nganjuk.
Satu per satu perwakilan fraksi kemudian menyampaikan tanggapan yang rata-rata bernada pedas dan kritis. Termasuk dari kalangan PDIP sendiri yang notabene adalah partai penguasa di Kabupaten Nganjuk. Melalui salah satu politisinya, Marianto, PDIP menyoroti banyaknya proyek infrastruktur yang tidak kunjung terealisasi, meskipun telah menyerap amggaran tinggi."Realisasinya rendah, jalan.berlubang nyaris merata, proyek.rumah sakit juga belum beres," lontar Marianto.
Kritikan kemudian disambung oleh Fitri Wulandari, legislator Partai Gerindra yang mengaku banyak menemukan proyek proyek fiktif di lapangan. "Banyak program fisik yang hanya papan nama, tapi sebenarnya tidak pernah dikerjakan," tuturnya. Sedangkan Maria Tunda Dewi dari Golkar juga ikut mengkritik penanganan perbaikan jalan rusak dan berlubang yang terus tertunda, sehingga memakan banyak korban dari masyarakat.
Nurdaenuri politisi PKB menyampaikan 'kritik' dengan cara berbeda yang lebih kepada nada sindiran. Dalam rapat tersebut dia sengaja tidak memberikan tanggapan karena memurut pengalamannya akan selalu direspon dengan jawaban-jawaban normatif. "jawabanya selalu yang baik baik, nanti hanya bikin jengkel saja," lontarnya. Sejumlah fraksi seperti HNPNAS, GOLKAR,'Gerindra dan NASDEM hanya menyerahkan tanggapan dan pandanganya secara tertulis.(ro/ab)
(M. Roissudin)
0 komentar:
Posting Komentar