 |
| Gambar ilustrasi AI matakamera.net |
Isu ini mencuat setelah Ketua Perkumpulan Masyarakat Dadung Dharmasila Nganjuk, Arif Rahman, mengunggah video kritik ke sejumlah grup WhatsApp.
Dalam narasi yang disampaikan, ia menuding pembagian proyek cenderung hanya berputar pada keluarga pejabat tertentu. Arif juga mengingatkan, jika benar terjadi, hal itu berpotensi melanggar aturan dan menyingkirkan kontraktor lain.
Sejumlah warga menilai kondisi ini menimbulkan ketidakadilan. Sutrisno (45) mengatakan pembangunan seharusnya terbuka bagi semua pihak. “Kalau proyek hanya dikerjakan lingkaran si pejabat, kontraktor-kontraktor lokal lainnya jelas tersisih,” tegasnya.
Sementara warga lainnya, Juniarto, mengingatkan, isu semacam ini bisa menurunkan kepercayaan publik. “Pemerintah harus segera memberi klarifikasi,” ujarnya.
Namun ada pula warga yang meminta publik menunggu bukti konkret. Waluyo, seorang warga Nganjuk menyebut, bila dugaan itu benar, aparat hukum harus turun tangan.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Dr. Arif Prasetyo, menilai dugaan monopoli proyek dapat memicu distrust alias rontoknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan.
“Semua kontraktor dan masyarakat lokal harus diberi kesempatan yang sama, bukan hanya lingkaran dekat pejabat,” tandasnya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera membuka akses lelang proyek secara terbuka, demi pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan melalui persaingan sehat.
Rif/Pas/2025
0 komentar:
Posting Komentar