Perjalanan otonomi daerah yang telah dimulai sejak tahun 1999 itu kini menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Tantangan itu berupa pemangkasan transfer ke daerah (TKD) yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan di daerah. Pemangkasan yang terjadi jelas akan melemahkan kapasitas daerah dalam membangun infrastruktur maupun agenda pembangunan daerah lainnya.
Pemerintah pusat beralasan pemangkasan dilakukan karena tingkat penyerapan anggaran di daerah dinilai belum maksimal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan, belanja daerah selama ini tidak efisien dan kerap tidak selaras dengan prioritas pembangunan.
Di sisi lain Mentri Purbaya mengungkapkan, keterbatasan fiskal membuat pemerintah pusat harus berhitung lebih ketat dalam menyalurkan dana ke daerah.
Berangkat dasar pemikiran di atas, maka untuk membahas anggaran daerah pasca pemangkasan dana transfer ke daerah sangat penting untuk di kaji terutama berkaitan dengan konstruksi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang menjadi dasar bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain :
• Kemandirian keuangan daerah itu sebuah mimpi indah yang terjadi selama Indonesia ada. Karena realita dilapangan pemerintah daerah tidak mampu membiayai kebutuhannya sendiri. Hampir 70 % sampai dengan 80 persen pendapatan daerah bersumber dari dana tranfer pemerintah pusat. Maka jika ada kepala daerah yang menyampaikan kemandirian keuangan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah itu bohong.
• Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki arti penting sebagai dokumen legal dan operasional utama yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan terinci. DPA merupakan landasan sah yang digunakan oleh pengguna anggaran (Kepala OPD) untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.
• DPA membantu OPD menghindari risiko overbudget (melebihi anggaran) atau underspending (penyerapan rendah) dengan adanya rincian estimasi belanja yang jelas.
• Sebagai bagian dari APBD, DPA memastikan setiap Rupiah yang digunakan oleh OPD dapat dipertanggungjawabkan (transparan) dan sesuai dengan perencanaan awal.
• DPA digunakan oleh lembaga pengawas (DPRD) dan instansi pengawas (inspektorat/BPK) sebagai pembanding antara rencana yang disetujui dengan realisasi di lapangan.
• Selama ini para wakil rakyat yang terhormat menurut Undang Undang tidak pernah tahu atau ingin tahu buku suci yang bernama DPA OPD dalam melaksanakan tugas Pengawasan, padahal berangkat dari situ kita akan tahu, apakah perintah badan anggaran saat rapat Banggar dengan OPD terhadap suatu kegiatan tersebut dilakukan apa tidak, apakah rincian belanja sesuai kebutuhan apa tidak, terjadi markup apa tidak. Dan yang lebih penting jika para wakil rakyat megang DPA OPD maka jelas apa yang akan diawasi. Semoga para wakil rakyat segera sadar dan kembali ke jalan yang benar untuk minta DPA ke masing masing mitra komisi agar bisa mengawasi serupiahpun uang rakyat yang dibelanjakan
• Kepala OPD takut kalau DPA diketahui oleh banyak orang karena dalam DPA tersebut semua permainannya dilakukan. DPA bukan kitab suci, bukan rahasia, karena sebagai organisasi sektor publik OPD memiliki kewajiban untuk melakukan transparansi dan terbuka terhadap anggaran yang dilakukan.
Performen DPA OPD Pasca Perintah Efisiensi Dari Pemerintah Pusat
Pemangkasan anggaran makan minum
Setelah diperintah untuk efiensin rapat rapat yang dahulu ada nasi kotak dan Snack sekarang nasi kotaknya ditiadakan hanya ada Snack. Apakah Snack aman dari permainan anggaran ? Jawabnya tidak karena harga Snack 25.000 bisa dicarikan yang 20.000. Volume atau jumlah di DPA 100 kadang dipesankan 75. Itulah rahasianya umum pengadaan di negeri atas angin.
Dulu di DPRD Antah Brantah setiap rapat paripurna semua di peserta rapat baik anggota DPRD maupun undangan semua dapat nasi kotak, sekarang hanya anggota DPRD saja yang mendapat nasi kota, semua pegawai sekretariat juga tidak dapat. Kalau se Indonesia maka sudah trilyunan uang masuk saving
Pemangkasan Anggaran Alat Tulis Kantor
Sejak Indonesia ada anggaran ATK selalu ada, namun yang jadi pertanyaan kenapa anggaran itu selalu besar dan duplikasi dibiarkan karena memang setiap rekening ada anggaran Alat Tulis Kantor. Setelah perintah Efiensi, anggaran ATK adi kurangi banyak sekali.
Namun di PU setiap rekening kegiatan ada anggaran ATK namun penyedia jasa disuruh bayar dokumen proyek minimal 1 juta. Kalau di PU ada 600 proyek berapa anggaran yang masuk, hanya Allah dan pegawai PU yang tahu, namun pemborong susah, cerita ini ada di negeri atas angin
Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas
Anggaran perjalanan dinas memiliki porsi yang besar dalam APBD, walau semua diatur dan SE Bupati tentang standar harga pemerintah.
Selama ini uang perjalanan dinas dipahami sebagai sumber dan tambahan pendapatan, padahal yang benar uang perjalanan dinas itu penunjang kegiatan. Atas perintah pemangkasan maka perjalanan dinas di sebuah kabupaten antah berantah berkurang puluhan trilyun. Seluruh OPD juga dipangkas perjalanan dinasnya.
Pemangkasan Anggaran Lembur
Sebuah cerita lucu, ASN itu dibayar untuk bekerja dan pekerjaan harus selesai, kenapa masih ada lembur. Sebuah cerita di negeri atas angin, lembur itu ada lembur permanen yang setiap bulan diterima lembur atau tidak ( ada di sekolah sekolah ), ada lagi lembur yang hanya setor SPJ padahal tidak lembur. Itu terjadi hampir disemua OPD. Maka menghapus anggaran lembur sangat bagus sehingga Efiensi dan pemborosan bisa dilakukan
Pemangkasan Anggaran Pemeliharaan
Setiap OPD pasti ada anggaran pemeliharaan kantor atau kendaraan operasional. Kita semua tahu banyak kantor yang masih bagus selalu ada anggaran pemeliharaan. Kemana uangnya kalau tidak di menguap ke awan. Demikian juga anggaran pemeliharaan kendaraan operasional, banyak sepeda motor atau mobil masih bagus tetapi anggaran pemiliharaan masih sangat besar. Karena perintah pemangkasan anggaran ini semakin kecil.
Pelaksanaan Anggaran Proyek
Pengawasan anggaran proyek memang harus dilakukan sejak di perencanaan. Selama ini komisi dan badan anggaran disuguhi anggaran kegiatan fisik dari secara global sehingga tidak bisa melihat dengan detail rinciannya. Maka cara seperti ini harus dirubah agar permainan anggaran fisik tidak akan pernah terjadi baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan . Anggota DPRD situ kalau sidak atau kunker ke dinas mesti harus membawa DPA OPD agar bisa tau anggarannya berapa, realita proyek sama apa tidak dengan uang yang belanjakan.
Pemangkasan Anggaran Yang Tidak Urgen
Pemerintah daerah melakukan penundaan beberapa proyek fisik atau non fisik yang tidak memiliki makna strategis sesuai dengan amanat peraturan perundangan. Hal dilakukan agar perintah Efiensi bisa diwujudkan
Pemangkasan dan Efiensi anggaran di negeri antah brantah dan negeri atas angin adalah dampak permainan anggaran berupa inefiensi dan markup yang merugikan uang rakyat dan Presiden Prabowo tahu.
Maka kepada para wakil rakyat harus memiliki DPA OPD agar bisa tau uang rakyat dipergunakan untuk apa. DPA itu dokumen publik bukan rahasia, jika OPD tidak mau memberi maka kecelakaan kebijakan telah terjadi di depan mata.
Sebuah catatan sederhana semoga bermanfaat.
Di sisi lain Mentri Purbaya mengungkapkan, keterbatasan fiskal membuat pemerintah pusat harus berhitung lebih ketat dalam menyalurkan dana ke daerah.
Berangkat dasar pemikiran di atas, maka untuk membahas anggaran daerah pasca pemangkasan dana transfer ke daerah sangat penting untuk di kaji terutama berkaitan dengan konstruksi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang menjadi dasar bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain :
• Kemandirian keuangan daerah itu sebuah mimpi indah yang terjadi selama Indonesia ada. Karena realita dilapangan pemerintah daerah tidak mampu membiayai kebutuhannya sendiri. Hampir 70 % sampai dengan 80 persen pendapatan daerah bersumber dari dana tranfer pemerintah pusat. Maka jika ada kepala daerah yang menyampaikan kemandirian keuangan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah itu bohong.
• Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki arti penting sebagai dokumen legal dan operasional utama yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan terinci. DPA merupakan landasan sah yang digunakan oleh pengguna anggaran (Kepala OPD) untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.
• DPA membantu OPD menghindari risiko overbudget (melebihi anggaran) atau underspending (penyerapan rendah) dengan adanya rincian estimasi belanja yang jelas.
• Sebagai bagian dari APBD, DPA memastikan setiap Rupiah yang digunakan oleh OPD dapat dipertanggungjawabkan (transparan) dan sesuai dengan perencanaan awal.
• DPA digunakan oleh lembaga pengawas (DPRD) dan instansi pengawas (inspektorat/BPK) sebagai pembanding antara rencana yang disetujui dengan realisasi di lapangan.
• Selama ini para wakil rakyat yang terhormat menurut Undang Undang tidak pernah tahu atau ingin tahu buku suci yang bernama DPA OPD dalam melaksanakan tugas Pengawasan, padahal berangkat dari situ kita akan tahu, apakah perintah badan anggaran saat rapat Banggar dengan OPD terhadap suatu kegiatan tersebut dilakukan apa tidak, apakah rincian belanja sesuai kebutuhan apa tidak, terjadi markup apa tidak. Dan yang lebih penting jika para wakil rakyat megang DPA OPD maka jelas apa yang akan diawasi. Semoga para wakil rakyat segera sadar dan kembali ke jalan yang benar untuk minta DPA ke masing masing mitra komisi agar bisa mengawasi serupiahpun uang rakyat yang dibelanjakan
• Kepala OPD takut kalau DPA diketahui oleh banyak orang karena dalam DPA tersebut semua permainannya dilakukan. DPA bukan kitab suci, bukan rahasia, karena sebagai organisasi sektor publik OPD memiliki kewajiban untuk melakukan transparansi dan terbuka terhadap anggaran yang dilakukan.
Performen DPA OPD Pasca Perintah Efisiensi Dari Pemerintah Pusat
Pemangkasan anggaran makan minum
Setelah diperintah untuk efiensin rapat rapat yang dahulu ada nasi kotak dan Snack sekarang nasi kotaknya ditiadakan hanya ada Snack. Apakah Snack aman dari permainan anggaran ? Jawabnya tidak karena harga Snack 25.000 bisa dicarikan yang 20.000. Volume atau jumlah di DPA 100 kadang dipesankan 75. Itulah rahasianya umum pengadaan di negeri atas angin.
Dulu di DPRD Antah Brantah setiap rapat paripurna semua di peserta rapat baik anggota DPRD maupun undangan semua dapat nasi kotak, sekarang hanya anggota DPRD saja yang mendapat nasi kota, semua pegawai sekretariat juga tidak dapat. Kalau se Indonesia maka sudah trilyunan uang masuk saving
Pemangkasan Anggaran Alat Tulis Kantor
Sejak Indonesia ada anggaran ATK selalu ada, namun yang jadi pertanyaan kenapa anggaran itu selalu besar dan duplikasi dibiarkan karena memang setiap rekening ada anggaran Alat Tulis Kantor. Setelah perintah Efiensi, anggaran ATK adi kurangi banyak sekali.
Namun di PU setiap rekening kegiatan ada anggaran ATK namun penyedia jasa disuruh bayar dokumen proyek minimal 1 juta. Kalau di PU ada 600 proyek berapa anggaran yang masuk, hanya Allah dan pegawai PU yang tahu, namun pemborong susah, cerita ini ada di negeri atas angin
Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas
Anggaran perjalanan dinas memiliki porsi yang besar dalam APBD, walau semua diatur dan SE Bupati tentang standar harga pemerintah.
Selama ini uang perjalanan dinas dipahami sebagai sumber dan tambahan pendapatan, padahal yang benar uang perjalanan dinas itu penunjang kegiatan. Atas perintah pemangkasan maka perjalanan dinas di sebuah kabupaten antah berantah berkurang puluhan trilyun. Seluruh OPD juga dipangkas perjalanan dinasnya.
Pemangkasan Anggaran Lembur
Sebuah cerita lucu, ASN itu dibayar untuk bekerja dan pekerjaan harus selesai, kenapa masih ada lembur. Sebuah cerita di negeri atas angin, lembur itu ada lembur permanen yang setiap bulan diterima lembur atau tidak ( ada di sekolah sekolah ), ada lagi lembur yang hanya setor SPJ padahal tidak lembur. Itu terjadi hampir disemua OPD. Maka menghapus anggaran lembur sangat bagus sehingga Efiensi dan pemborosan bisa dilakukan
Pemangkasan Anggaran Pemeliharaan
Setiap OPD pasti ada anggaran pemeliharaan kantor atau kendaraan operasional. Kita semua tahu banyak kantor yang masih bagus selalu ada anggaran pemeliharaan. Kemana uangnya kalau tidak di menguap ke awan. Demikian juga anggaran pemeliharaan kendaraan operasional, banyak sepeda motor atau mobil masih bagus tetapi anggaran pemiliharaan masih sangat besar. Karena perintah pemangkasan anggaran ini semakin kecil.
Pelaksanaan Anggaran Proyek
Pengawasan anggaran proyek memang harus dilakukan sejak di perencanaan. Selama ini komisi dan badan anggaran disuguhi anggaran kegiatan fisik dari secara global sehingga tidak bisa melihat dengan detail rinciannya. Maka cara seperti ini harus dirubah agar permainan anggaran fisik tidak akan pernah terjadi baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan . Anggota DPRD situ kalau sidak atau kunker ke dinas mesti harus membawa DPA OPD agar bisa tau anggarannya berapa, realita proyek sama apa tidak dengan uang yang belanjakan.
Pemangkasan Anggaran Yang Tidak Urgen
Pemerintah daerah melakukan penundaan beberapa proyek fisik atau non fisik yang tidak memiliki makna strategis sesuai dengan amanat peraturan perundangan. Hal dilakukan agar perintah Efiensi bisa diwujudkan
Pemangkasan dan Efiensi anggaran di negeri antah brantah dan negeri atas angin adalah dampak permainan anggaran berupa inefiensi dan markup yang merugikan uang rakyat dan Presiden Prabowo tahu.
Maka kepada para wakil rakyat harus memiliki DPA OPD agar bisa tau uang rakyat dipergunakan untuk apa. DPA itu dokumen publik bukan rahasia, jika OPD tidak mau memberi maka kecelakaan kebijakan telah terjadi di depan mata.
Sebuah catatan sederhana semoga bermanfaat.
*Penulis adalah Direktur Sekolah Perubahan, Training, Research, Consulting, and Advocacy
0 komentar:
Posting Komentar