Direktur MCCW, Beni Ardi, menilai proses tersebut menjadi momentum penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap DPRD Magetan setelah lembaga itu sempat diterpa kasus korupsi yang melibatkan pimpinan sebelumnya. Menurutnya, keterbukaan dalam setiap tahapan menjadi kunci agar masyarakat tidak kembali kehilangan kepercayaan terhadap institusi wakil rakyat.
"Jabatan Ketua DPRD bukan sekadar posisi politik, tetapi amanah yang menentukan arah kebijakan daerah sekaligus menjaga marwah lembaga legislatif. Jangan sampai proses penetapannya justru memunculkan polemik baru," ujarnya, Jumat (3/7/2026).
MCCW menilai masih adanya sejumlah dinamika dalam proses penetapan, mulai belum diumumkannya pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD, persoalan kelengkapan administrasi calon pimpinan, hingga mekanisme administrasi yang dinilai belum berjalan optimal. Kondisi tersebut, menurut Beni, berpotensi memunculkan persepsi negatif apabila tidak disertai penjelasan yang terbuka kepada masyarakat.
Selain itu, pihaknya turut menyoroti isu dugaan mahar politik yang belakangan berkembang di tengah publik. Meski belum terbukti, MCCW meminta seluruh pihak terkait memberikan klarifikasi secara terbuka agar isu tersebut tidak berkembang menjadi kegaduhan yang berkepanjangan.
"Kalau memang tidak ada praktik transaksional, buktikan melalui proses yang transparan. Jangan biarkan isu berkembang tanpa penjelasan karena yang dipertaruhkan bukan hanya nama partai politik, tetapi juga kredibilitas DPRD," tukasnya.
MCCW menegaskan tidak mempermasalahkan hak politik PKB sebagai partai pemenang pemilu untuk mengusulkan calon Ketua DPRD. Namun, hak tersebut dinilai harus diimbangi dengan tanggung jawab menghadirkan figur yang berintegritas, memiliki kapasitas kepemimpinan, dan mampu membangun komunikasi dengan seluruh fraksi maupun pemerintah daerah.
Beni berharap proses pengisian jabatan Ketua DPRD Magetan kali ini dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang mengedepankan kepentingan publik, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Menurutnya, kepemimpinan baru DPRD harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat marwah lembaga legislatif, bukan justru menambah daftar persoalan politik di Kabupaten Magetan.
Her/Pas/2026
0 komentar:
Posting Komentar