 |
| Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menolak impor beras untuk melindungi petani lokal, khususnya di Kabupaten Nganjuk |
Sabtu 20 Maret 2021
Sebut Kemampuan Produksi Beras Lokal Harus Didahulukan, Bukan Langkah Pragmatis Impor
matakamera, Nganjuk - Rencana impor beras terus mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Tak terkecuali, dari Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.Sebagai kepala daerah di kabupaten agraris penghasil beras, ia dengan tegas menolak kebijakan tersebut.
Marhaen, dalam keterangan tertulisnya Sabtu 20 Maret 2021, menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, yang dinilainya ngotot impor beras dan garam.
Selain itu, juga mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementrian terkait. Termasuk para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan, seperti di Kabupaten Nganjuk.
“Basis kekuatan utama pemerintah adalah rakyat. Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara. Karena itulah menteri sebagai pembantu presiden, di dalam mengambil keputusan politik, harus senafas dengan kebijakan politik pangan presiden dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani," tutur kepala daerah yang juga kader PDIP tersebut.
Menurut Marhaen, seorang menteri harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif. Baru kemudian ia mengambil keputusan.
"Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden," sentil Marhaen.
Seharusnya, kata Marhaen, menteri melakukan komunikasi dengan asosiasi petani, para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah.
“Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa. Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan kenaekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri," ujarnya.
Marhaen juga menegaskan, jangan mengorbankan petani demi kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan. Apalagi di Nganjuk saat ini sedang musim panen.
Petani di Nganjuk sebelumnya mengeluarkan biaya operasional produksi yang tinggi, meliputi bibit, pupuk, tenaga kerja, dan uang sewa. Sehingga, kata Marhaen, jika kemudian hasil panennya dijual murah akan sangat merugikan petani di Nganjuk.
Pemerintah harusnya pro terhadap petani yg notabene menyokong ekonomi Nasional. Apalagi di Nganjuk, penyokong PDRB kabupaten berasal dari sektor pertanian. Karena itu, demi kesejahteraan petani, dengan tegas saya menolak impor beras, yang merugikan rakyat kecil utamanya petani," tukas Marhaen.
Reporter : Panji Lanang Satriadin
0 komentar:
Post a Comment