 |
| Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono dan Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi salam komando usai menandatangani dokumen KUAPBD-PPAS tahun 2022, dalam Rapat Paripurna Senin siang (15/11/2021) |
Pengesahan tersebut disepakati bersama antara DPRD Nganjuk dan Pemkab Nganjuk, melalui rapat paripurna yang digelar Senin (15/11/2021).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Nganjuk Ulum Basthomi. Turut hadir Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, Wakil Ketua DPRD Nganjuk Jianto dan puluhan anggota dewan lainnya.
Dari pihak Pemkab Nganjuk dihadiri oleh Plt Bupati Marhaen Djumadi, Sekretaris Daerah (Sekda) Mokhamad Yasin, dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Nganjuk.
Pengesahan Rancangan KUAPBD-PPAS diawali dengan pembacaan laporan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nganjuk. Yang membacakan adalah Marianto, anggota DPRD Nganjuk.
Kemudian, persetujuan ditandai dengan penandatanganan oleh Plt Bupati Marhaen Djumadi dengan Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono.
Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono mengatakan, KUAPBD-PPAS tahun 2022 telah melalui berbagai pembahasan. Pembahasan dilakukan oleh DPRD dengan OPD.
“Akhirnya disepakati dan dimasukkan dalam KUAPBD-PPAS,” ujarnya.
Tatit mengatakan, KUAPBD-PPAS tahun 2022 harus bermanfaat bagi masyarakat. Baik program, sub program, maupun berbagai kegiatan. Karena selama pembahasan, dewan juga memasukkan usulan dari masyarakat. “Sebagain wakil rakyat, kami selalu mengawasi, memantau, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Untuk diketaui, usai disepakati, KUAPBD-PPAS tahun 2022 dikirim ke gubernur. Sehingga, perlu menunggu evaluasi dari gubernur terkait hal itu.
Melihat kekuatan APBD Nganjuk tahun 2022 yang mencapai sekitar Rp 2,4 triliun, menurut Tatit diperlukan kecermatan dan kecepatan dalam pembahasan oleh DPRD. Di mana, besaran anggaran sekitar Rp 1,2 triliun untuk belanja pegawai dan sekitar Rp 1,2 triliun untuk biaya modal.
Sehingga pembiayaan pembangunan di Nganjuk harus dilakukan pembahasan lebih detail dan mendalam. Karena itu menyangkut hajat hidup masyarakat dan pembangunan di Nganjuk.
"Untuk itu, kami akan membahas RAPBD 2022 dengan baik sesuai aturan yang ada. Dan kami optimistis sebelum November berakhir RAPBD 2022 sudah bisa disetujui bersama menjadi APBD 2022," tandasnya.
Sementara Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, tim Anggaran Eksekutif telah bekerja keras dalam penyusunan RAPBD 2022. Dan pihaknya optimis RAPBD 2022 bisa segera diserahkan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui lalu disahkan.
Panji LS/ads/ Rif
 |
| Ketua DPRD Tatit dan Plt Bupati Marhaen saat menandatangani dokumen rancangan KUAPBD-PPAS tahun 2022, Senin (15/11/2021) |
Pengesahan Rancangan KUAPBD-PPAS diawali dengan pembacaan laporan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nganjuk. Yang membacakan adalah Marianto, anggota DPRD Nganjuk.
Kemudian, persetujuan ditandai dengan penandatanganan oleh Plt Bupati Marhaen Djumadi dengan Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono.
Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono mengatakan, KUAPBD-PPAS tahun 2022 telah melalui berbagai pembahasan. Pembahasan dilakukan oleh DPRD dengan OPD.
“Akhirnya disepakati dan dimasukkan dalam KUAPBD-PPAS,” ujarnya.
Tatit mengatakan, KUAPBD-PPAS tahun 2022 harus bermanfaat bagi masyarakat. Baik program, sub program, maupun berbagai kegiatan. Karena selama pembahasan, dewan juga memasukkan usulan dari masyarakat. “Sebagain wakil rakyat, kami selalu mengawasi, memantau, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Untuk diketaui, usai disepakati, KUAPBD-PPAS tahun 2022 dikirim ke gubernur. Sehingga, perlu menunggu evaluasi dari gubernur terkait hal itu.
Melihat kekuatan APBD Nganjuk tahun 2022 yang mencapai sekitar Rp 2,4 triliun, menurut Tatit diperlukan kecermatan dan kecepatan dalam pembahasan oleh DPRD. Di mana, besaran anggaran sekitar Rp 1,2 triliun untuk belanja pegawai dan sekitar Rp 1,2 triliun untuk biaya modal.
Sehingga pembiayaan pembangunan di Nganjuk harus dilakukan pembahasan lebih detail dan mendalam. Karena itu menyangkut hajat hidup masyarakat dan pembangunan di Nganjuk.
"Untuk itu, kami akan membahas RAPBD 2022 dengan baik sesuai aturan yang ada. Dan kami optimistis sebelum November berakhir RAPBD 2022 sudah bisa disetujui bersama menjadi APBD 2022," tandasnya.
Sementara Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, tim Anggaran Eksekutif telah bekerja keras dalam penyusunan RAPBD 2022. Dan pihaknya optimis RAPBD 2022 bisa segera diserahkan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui lalu disahkan.
Panji LS/ads/ Rif
0 komentar:
Post a Comment