RAPBD Nganjuk 2022 Dituding Jiplak, Sekda Tak Terima

Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk Mokhamad Yasin (kiri) dan Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono
Jumat 19 November 2021

matakamera, NGANJUK - Menjelang pengesahan APBD Nganjuk 2022, situasi di DPRD Nganjuk sempat memanas.

Tepatnya, tatkala muncul tudingan dari kalangan wakil rakyat kepada Pemkab Nganjuk, terkait isi dokumen Rancangan APBD (RAPBD) 2022 yang disebut-sebut hasil menjiplak.

Hal itu mengemuka di tengah Rapat
Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap R APBD 2022, yang digelar di Gedung DPRD Nganjuk, Jumat pagi (19/11/2021).

Juru bicara salah satu fraksi di DPRD Nganjuk, yakni Fraksi Nasdem-PPP menyebut, bahwa materi pos anggaran proyek anggaran pembangunan Pasar Kertosono menjiplak alias copy paste dari dokumen lama.

Mendengar tudingan tersebut, Sekda Nganjuk Mokhamad Yasin tidak terima dan langsung membantahnya.

Menurut Yasin, yang dimaksud oleh salah satu fraksi tersebut mungkin adalah kalimat dalam pos RAPBD tahun 2022, yang memang sama dengan APBD sebelumnya.

Namun, Yasin menegaskan bahwa nilai anggaran dalam RAPBD 2022 sudah berbeda dari yang sebelumnya.

"Seperti alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan Pasar Kertosono, memang bunyi kalimat dalam pos anggaran sama, tetapi nilainya sudah berbeda. Pembangunan pasar tersebut itu memang melanjutkan kegiatan sebelumnya yang belum selesai, karena anggarannya di tahun 2021 di-refocusing untuk penanganan Covid-19," kata Yasin, dikonfirmasi usai rapat paripurna.

Ia lebih lanjut menjelaskan, bahwa hal semacam itu dipastikan juga akan sama dengan pos anggaran lain yang belum selesai, atau dilanjutkan dengan alokasi anggaran dalam RAPBD tahun 2022 nanti.

Dengan demikian, lanjut Yasin, memang ada kesamaan dalam pos anggaran yang peruntukannya belum selesai dikerjakan pada APBD sebelumnya, yang kemudian dilanjutkan dalam APBD berikutnya.

"Kami rasa itu wajar dan sudah biasa dalam item pos anggaran dalam APBD. Ini kemungkinan ada anggota DPRD yang belum selesai membaca pos anggaran tersebut, sehingga dianggapnya APBD copy paste," ucap Yasin.

Menengahi polemik tersebut, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono mengaku memahami, terkait adanya pandangan umum dari salah satu fraksi, yang menduga APBD tahun 2022 hasil jiplakan atau copy paste.

Tatit menduga, penilaian seperti itu bisa muncul karena anggota DPRD yang bersangkutan belum membaca seluruhnya materi pos anggaran yang dimaksud.

Padahal, lanjut Tatit, terkait adanya kesamaan materi kalimat pos anggaran memang wajar, sesuai tata redaksional dalam dokumen APBD. Sementara untuk nilai anggarannya dipastikan tidak sama.

"Jadi kami kira pandangan umum dari fraksi tentang dugaan APBD copy paste sudah biasa bila belum selesai membaca secara keseluruhan, dari RAPBD tersebut," pungkas legislator dari PDI Perjuangan tersebut.

Anggaran Penanganan Bencana Dinilai Terlalu Kecil

Untuk diketahui, dalam paripurna pandangan umum fraksi terhadap RAPBD Nganjuk 2022 tersebut, terdapat tiga fraksi yang menyampaikan pandangan secara langsung.

Antara lain Fraksi PDIP, yang menekankan bahwa perubahan anggaran meskipun tidak disetujui, tetapi sebenarnya masih bisa diupayakan solusinya dengan perkada atau perbup.

Selain itu, F-PDIP juga menyoroti masih banyaknya kondisi fisik jalan yang jelek.

Yang menarik, adalah kritik soal pos anggaran kebencanaan di BPBD Nganjuk yang dinilai terlalu kecil, yakni Rp 300 juta. Padahal Kabupaten Nganjuk termasuk wilayah rawan bencana alam, dan dinilai membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk penanganannya.

Fraksi berikutnya yang menyampaikan pandangan umum adalah Fraksi DKI (Demokrat Keadilan Indonesia).

Ada empat poin pandangan yang disampaikan, pertama terkait postur anggaran 2022 yang dinilai masih banyak untuk belanja PNS dan fisik.

Di bidang kesehatan, F-DKI menyoroti dihapusnya SKTM dan berharap ada pengganti surat keterangan tersebut yang lebih kuat, karena sangat dibutuhkan masyarakat.

Selain itu, mereka juga menyinggung PAD yang cenderung menurun, seraya menagih langkah Pemkab Nganjuk untuk meningkatkannya. Serta, menyoroti progres penanganan bencana longsor di Selopuro Ngetos.

Fraksi ketiga yang menyampaikan pandangannya adalah Nasdem-PPP, di mana merekalah yang mencurigai materi RAPBD 2022 adalah hasil jiplakan atau copy paste dari anggaran tahun 2021.

Di luar itu mereka juga mengkritik tidak adanya kreatifitas untuk meningkatkan PAD.

Selebihnya, empat fraksi lainnya yakni F-PKB, F-Hanura, F-Gerindra dan F-Golkar, hanya menyerahkan berkas pandangan umum secara tertulis. 

Panji LS/Rif
Share on Google Plus

About matakamera.net

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment

Comments System