 |
| Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Kepala BNNK Nganjuk AKBP Ir Bambang Sugiharto dan jajaran aparat pemerintah berfoto bersama usai rakor, Senin (19/9/2022) |
Dalam rakor yang diikuti jajaran aparatur pemerintahan tersebut, hadir sebagai narasumber Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi. Ia mengatakan, bahwa hingga saat ini persoalan narkoba merupakan hal yang bersifat urgent dan kompleks. Untuk itu perlunya kerjasama antar lembaga dengan masyarakat dan komitmen dalam pemberantasan narkoba.
Menurut Marhaen, rakor ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk berkomunikasi, berkoordinasi dan berkolaborasi antar lembaga dalam mengurangi resiko penanganan masalah narkoba di Kabupaten Nganjuk.
“Maka perlu gebrakan tidak hanya seremonial saja. Dimana dimulai dari kolaborasi ini, nantinya akan membentuk tim terpadu yang kuat dalam menangani dan mewujudkan Kabupaten Nganjuk dari ancaman narkoba,“ ujarnya.
Lebih lanjut Marhaen mengajak seluruh peserta yang hadir, untuk ikut berperan dalam memberantas peredaran barang haram tersebut di Kota Angin. Yakni dengan memberikan edukasi maupun sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba untuk Kesehatan.
"Masyarakat Nganjuk jauhi narkoba, jangan pernah mencoba yang namanya narkoba. Nganjuk bangkit tanpa narkoba,“ kata Marhaen.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNNK Nganjuk AKBP Ir. Bambang Sugiharto M.Si, menyampaikan, rakor ini bertujuan untuk berdiskusi serta mendengarkan pandangan dari instasi terkait terhadap penyelesaian narkoba serta berperan dalam pengambilan kebijakan dan strategi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam rangka menuju kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba.
"Inilah saatnya kita berkumpul, berdiskusi bagaimana tindaklanjutnya. Kami sengaja mengundang Bapak Bupati untuk melihat langsung bagaimana langkah-langkah yang dilakukan OPD, kepolisian, dan TNI untuk menaikkan tanggap darurat kita atas narkoba ini,“ ujar Bambang
Ia juga berharap seluruh OPD bisa membantu BNN dalam melakukan kegiatan atau program yang bisa menghalau masuknya narkoba.
Menurut mantan Kepala BNN Kota Malang ini, setidaknya ada 5 variabel yang menjadi penilaian.
Pertama yakni Ketahanan Keluarga dimana indikatornya meliputi perilaku sehat, keeratan sosial, keharmonisan keluarga. Lalu kedua, ketahanan masyarakat yang indikatornya meliputi kesadaran hukum narkotika, partisipasi masyarakat, partisipasi lingkungan pendidikan (SMP, SMA, perguruan tinggi), dan partisipasi dunia usaha. Selanjutnya, variabel kewilayahan, Kelembagaan, dan hukum.
"Variabel-variabel inilah yang kita harapkan agar dinas-dinas seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan lainnya membuat kegiatan yang berkaitan. Seperti Dinas Pendidikan dengan memberikan edukasi terhadap narkoba, Dinas Sosial dalam fasilitas edukasi kepada keluarga lewat petugas PKH," imbuhnya.
Untuk diketahui, rakor tersebut juga dihadiri Kasatpol PP Kabupaten Nganjuk Samsul Huda, Asisten Pemerintahan, Perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan PPPA, Kantor Kesbangpol, Dinas Pendidikan, Kasat Narkoba Polres Nganjuk, Pengadilan Negeri Nganjuk dan undangan lainnya.
Rif/Nji
0 komentar:
Post a Comment