 |
| Pengamat dan praktisi hukum Anang Hartoyo SH |
Praktisi hukum Anang Hartoyo menilai, menjaga kondusivitas bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan semua elemen masyarakat.
"Kolaborasi antarinstansi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, hingga media lokal sangat diperlukan. Tanpa itu, pembangunan akan terhambat,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).
Menurut Anang, langkah strategis yang harus dijalankan antara lain transparansi dan akuntabilitas anggaran, penguatan koordinasi antar-OPD, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Stabilitas keamanan juga harus dijaga lewat sinergi Forkopimda dengan aparat hukum.
“Kondusif bukan hanya berarti aman, tapi juga adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Bila itu terjaga, roda pembangunan akan berputar lebih cepat,” tambahnya.
Senada, pengamat kebijakan publik Arif Santoso menekankan pentingnya komunikasi terbuka sejak tahap perencanaan.
Menurutnya, pembangunan yang kondusif hanya terwujud bila semua pemangku kepentingan memiliki visi yang sama dan aspirasi publik benar-benar diserap.
“Sering kali gangguan muncul karena kurangnya komunikasi. Ketika semua pihak merasa dilibatkan, kepercayaan publik meningkat otomatis,” katanya.
Sementara itu, pengamat tata kelola pemerintahan Sugeng Suryono menyoroti pentingnya koordinasi antar-OPD serta penegakan hukum tegas terhadap praktik korupsi.
Ia menekankan bahwa proses pengadaan barang dan jasa harus berjalan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persepsi negatif.
Para pengamat sepakat, pembangunan di Nganjuk seharusnya menjadi momentum memperkuat kepercayaan publik dengan mengedepankan integritas, transparansi, dan kemitraan bersama seluruh elemen masyarakat.
Rif/Pas/2025
0 komentar:
Posting Komentar