 |
| Gambar ilustrasi AI matakamera.net |
Berdasarkan data rekapitulasi pengadaan, sedikitnya puluhan paket proyek pembangunan bernilai lebih dari Rp50 miliar—meliputi infrastruktur jalan, jembatan, hingga pengadaan barang dan jasa—dimenangkan perusahaan-perusahaan berbeda nama, namun memiliki alamat, komisaris, atau direksi yang saling beririsan.
Seorang sumber internal pemerintah menyebut pola ini sudah berlangsung sejak tahun lalu. “Setiap tahun selalu ada pemenang tender yang itu-itu saja, hanya beda nama perusahaan. Tapi pengendalinya orang yang sama dan masih ada hubungan keluarga dengan pejabat,” ungkapnya, Ahad (14/9/2025).
Pengamat kebijakan publik, Bambang Setiawan, meminta pemerintah memastikan proses lelang berlangsung transparan. “Jika benar proyek dikuasai lingkaran keluarga pejabat, ini bisa menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan dan membuka ruang praktik KKN,” ujarnya.
Sementara itu, Pengamat politik Nurbani Yusuf menambahkan, dominasi jaringan keluarga dalam proyek pemerintah berpotensi terkait praktik “balas modal” politik. “Kalau pejabat hanya fokus mengembalikan biaya pencalonan, maka orientasi pembangunan publik bisa hilang,” tegasnya.
Rif/Pas/2025
0 komentar:
Posting Komentar