Informasi yang dihimpun menyebutkan, antrean rawat jalan kerap berlangsung berjam-jam tanpa kepastian waktu pelayanan. Tidak sedikit pasien harus menunggu lama untuk bisa bertemu dokter spesialis. Situasi ini diperparah dengan minimnya koordinasi antarbagian yang membuat pasien dan keluarga pasien semakin kebingungan.
Di sisi lain, isu lebih serius juga mencuat. Dugaan penyalahgunaan anggaran operasional dan belanja alat kesehatan disebut-sebut menjadi bagian dari masalah tata kelola. Hingga kini, pihak rumah sakit belum memberikan klarifikasi resmi.
Pengamat kebijakan publik, Arif Santoso, menilai carut-marut tata kelola RSUD Nganjuk mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas manajemen. “Rumah sakit daerah seharusnya menjadi garda depan pelayanan kesehatan, bukan malah mempersulit masyarakat. Jika tata kelola tidak segera dibenahi, dampaknya langsung dirasakan masyarakat kecil,” ujarnya, Ahad (21/9/2025).
Sorotan publik tidak berhenti di pelayanan dan anggaran. Kepemimpinan di jajaran direksi juga dipertanyakan. Banyak pihak menilai, akar masalah justru terletak pada lemahnya manajemen di tingkat puncak. Figur direktur dianggap tidak harus berasal dari kalangan medis, melainkan sosok dengan kemampuan manajerial, integritas, serta pemahaman tata kelola organisasi publik.
“Seorang direktur RSUD tidak harus dokter. Yang dibutuhkan adalah manajer mumpuni yang mampu mengatur sistem pelayanan, anggaran, dan SDM secara profesional,” tegas Hari Sugiarto, warga Nganjuk.
Menurutnya, tanpa manajemen yang kuat, masalah antrean panjang, pelayanan lambat, hingga dugaan pemborosan anggaran hanya akan berulang.
Masyarakat kini menaruh harapan besar pada pemerintah daerah untuk turun tangan.
Audit menyeluruh, perbaikan fasilitas, transparansi anggaran, dan peningkatan kualitas SDM dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap RSUD Nganjuk.
Rif/Pas/2025
0 komentar:
Posting Komentar