 |
| Rapat paripurna penyampaian nota keuangan Wali Kota atas LPJ APBD 2025, di DPRD Kota Madiun, pada Senin (29/6/2026) |
Dana Silpa dengan angka yang besar tersebut, lantas menjadi catatan penting dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD 2025 agar tidak kembali terulang di tahun-tahun berikutnya.
Dalam hal ini, Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya mengatakan bahwa pembahasan nota keuangan dan pertanggungjawaban APBD 2025, nantinya akan dibedah lebih rinci melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama seluruh fraksi DPRD.
“Nanti akan kita rapatkan di badan anggaran dan diberikan kepada semua fraksi untuk memberikan pendapat akhir maupun pemandangan umum,” ujar Armaya, usai rapat paripurna penyampaian nota keuangan Wali Kota atas LPJ APBD 2025, di gedung DPRD Kota Madiun, Senin (29/6/2026).
Lebih jauh ia menambahkan bahwa pihaknya akan memberikan berbagai catatan, kritik, serta masukan terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah, terutama menyangkut tingginya angka Silpa.
“Itu akan jadi catatan, penyebabnya apa, harus kita tindak lanjuti. Jangan sampai Silpa terlalu tinggi, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat Kota Madiun,” ungkapnya.
Selain itu, Armaya juga meminta eksekutif menjaga akuntabilitas dan memperbaiki kualitas perencanaan maupun pelaksanaan program ke depan.
“Nanti akan ada catatan-catatan dari fraksi yang harus dipenuhi eksekutif, utamanya Plt Wali Kota,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun mengakui jika besarnya Silpa menjadi bahan evaluasi penting.
Menurut politisi asal PSI tersebut, salah satu penyebab munculnya Silpa adalah efisiensi anggaran dan belum optimalnya perencanaan program.
“Yang lebih penting adalah bagaimana ke depannya perencanaan itu baik. Mulai dari RPJMD sampai RKPD, semua harus lebih terstruktur supaya target pelaksanaan bisa berjalan sesuai rencana,” terangnya.
Selain itu, Panuntun juga mengakui masih minimnya realisasi pekerjaan fisik hingga pertengahan tahun ini.
Meski demikian, ia menyebut kondisi itu dipengaruhi faktor eksternal, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga perubahan regulasi dan dinamika geopolitik.
“Ada pengaruh kenaikan BBM, perubahan aturan, dan kondisi geopolitik yang berdampak pada belanja daerah,” pungkas Bagus.
Rif/Pas/2026
0 komentar:
Posting Komentar