 |
| Ilustrasi money politic |
matakamera, Nganjuk - Uang dapat membuat siapapun menjadi keblinger terlena dibuatnya.
Bahkan, gara-gara uang bisa mengantarkan oknum pejabat hingga kepala daerah khususnya di Jawa Timur terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran tersangkut pidana khusus terkait kasus dugaan korupsi.
Pasca tertangkapnya Bupati Nganjuk Taufiqurrahman dalam Operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan kasus suap jual beli jabatan membuat dinamika politik di Nganjuk mulai kembali bergairah.
Pesta demokrasi dalam Pilkada Nganjuk membawa angin segar bagi publik.
Mereka seakan rindu sosok figur yang mempunyai kredibilitas dan kapabilitas tinggi sekaligus memiliki profesionalisme keinginan kuat untuk bekerja membangun Kabupaten Nganjuk.
Namun, yang perlu diantisipasi terkait Pilbup Nganjuk ini adalah adanya potensi permainan politik uang saat proses mencari sosok pemimpin Nganjuk.
Nah, di sini peran masyarakat sangat mutlak dibutuhkan untuk mencegah adanya praktik politik uang itu.
Meski begitu, masyarakat kini sudah semakin cerdas menyikapi apabila menemukan indikasi adanya politik uang.
Jangan sampai diperdaya pakai politik uang guna memperlancar salah satu pasangan calon (Paslon) untuk bisa melenggang menuju kursi AG 1.
Tak berbeda halnya dengan praktik politik uang yang selalu digunakan seorang kandidat yang gila kekuasaan.
Mereka bakal mencari cara untuk dapat memenangkan pertarungan diajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Juni 2018 mendatang.
Namun, yang perlu diperhatikan adalah munculnya potensi adanya politik uang di Pilbup Nganjuk.
"Dalam politik elektoral, termasuk Pilkada Nganjuk jika terjadi pertarungan sengit antar kandidat maka potensi terjadinya politik uang menjadi sangat tinggi," tutur Moechtar W Oetomo kepada Surya, Jumat 24 November 2017.
Moechtar menjelaskan berdasarkan banyak hasil survei diperoleh hasil yang cukup signifikansi pengaruh politik uang di wilayah Jatim di kisaran angka 5 hingga 15 persen.
Tentunya, persentase besarnya politik uang itu juga tergantung dari wilayahnya.
"Hasil survei SSC misalnya, untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya pengaruh politik uang di kisaran angka 10 persen," bebernya.
"Artinya, politik uang ini akan menjadi salah satu faktor penentu dalam kompetisi antar kandidat yang seimbang dan setara di Nganjuk," sambungnya.
Dikatakannya, peran Bawaslu, media dan lembaga-lembaga pengawas Pilkada menjadi penting bagaimana menjaga agar Pilkada Nganjuk tetap berjalan secara fair.
Sehingga, Bupati Nganjuk yang terpilih merupakan berasal dari pilihan politik rakyat dan bukan karena faktor politik uang.
"Apa yang terjadi pada incumbent sekarang yang tersangkut kasus korupsi mestinya menjadi pelajaran semua kandidat," ucap pria pengajar di Universitas Trunojoyo Madura ini.(ab/2017)
Dilansir Tribunnews.com/25 November 2017
Link sumber berita klik di Sini
0 komentar:
Post a Comment