 |
| Sumarno Ketua GAKK mengambil sampel material fondasi irigasi di Desa Jetis, Pace, yang diduga bermutu jelek, Jumat (28/11/2925) |
Ini karena di sekitar lokasi pekerjaan tidak dilengkapi papan identitas sebagaimana mestinya. Akibatnya, publik tidak mengetahui siapa pelaksana kegiatan, instansi penanggung jawab, hingga besar anggaran yang digunakan.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Anti Korupsi dan Ketidakadilan (GAKK) Nganjuk, Sumarno, turun langsung meninjau lokasi proyek pada Jumat (28/11/2025). Hasil pengamatannya justru memperkuat dugaan kejanggalan sejak awal.
“Tidak ada papan nama proyek. Sama sekali tidak ada informasi. Jadi seperti siluman. Masyarakat tidak boleh tahu apa-apa tentang proyek ini,” tegas Sumarno di lokasi.
Menurut Sumarno, proyek yang diduga menggunakan anggaran negara tersebut seharusnya mengedepankan asas transparansi. Namun kenyataan di lapangan justru berbeda jauh dari standar itu.
Ia sempat menghubungi salah satu petugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nganjuk untuk mencari kejelasan. Dari komunikasi itu, muncul informasi bahwa proyek tersebut kemungkinan berasal dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Surabaya. Namun hal itu belum dapat dipastikan karena tidak ada penanda resmi di lokasi.
Kondisi fisik proyek pun diduga juga bermasalah. Saat melakukan pengecekan, Sumarno melihat satu sisi saluran sudah disemen, sementara sisi lainnya masih berupa susunan fondasi batu.
Di area pekerjaan terlihat tumpukan beberapa karung semen, namun tidak tampak satu orang pun pekerja di lapangan.
Sumarno melakukan inspeksi sederhana terhadap material yang digunakan. Ia sempat mengambil segenggam pasir dari susunan fondasi batu saluran irigasi, dan mendapati jenis pasir yang menurutnya berkualitas buruk.
“Ini pasir wadeg, rapuh, kualitasnya jelek. Semennya juga jelek. Ditambah lagi tidak ada papan nama alias siluman. Ini indikasi kuat penyelewengan anggaran negara dan tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Seluruh temuan tersebut, mulai dari dugaan material bermutu rendah, minimnya transparansi informasi proyek, hingga indikasi pelanggaran prosedur, telah didokumentasikan oleh Sumarno. Ia menegaskan bahwa laporan resmi kepada aparat penegak hukum (APH) akan segera dilayangkan.
“Kami akan laporkan segera. Dugaan korupsi sangat kuat dan harus diusut tuntas,” ujarnya.
Rif/Pas/2025
0 komentar:
Posting Komentar