Upaya tersebut dilakukan Pemkab Nganjuk bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri melalui kegiatan Sosialisasi, Fasilitasi, Digitalisasi, dan Inklusi Keuangan di Ruang Rapat Candi Lor, Selasa (28/7/2026).
Sebanyak 75 pelaku UMKM terpilih dari berbagai wilayah di Kabupaten Nganjuk mengikuti kegiatan tersebut.
Kegiatan yang diinisiasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, perwakilan BPR Anjuk Ladang, serta jajaran organisasi perangkat daerah terkait. Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi juga hadir sekaligus membuka kegiatan.
Dalam sambutannya, Kang Marhaen menekankan pentingnya digitalisasi dan inovasi bagi pelaku UMKM. Menurutnya, dua hal tersebut menjadi modal penting agar produk lokal tidak kalah bersaing dengan produk pabrikan sekaligus mampu masuk ke pasar yang lebih luas.
Kang Marhaen juga mendorong pelaku UMKM segera mendaftarkan produk mereka ke E-Katalog Lokal. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat penggunaan produk dalam negeri.
“Dengan adanya produk UMKM masuk E-Katalog, kita bersama-sama menyukseskan gerakan membeli produk lokal. Uang di Nganjuk dibelanjakan juga di Nganjuk, sehingga perputaran ekonomi daerah semakin kuat,” ujar Kang Marhaen.
Selain memperluas akses pasar, Pemkab Nganjuk juga menilai peningkatan literasi keuangan menjadi bagian penting dalam pengembangan UMKM. Pelaku usaha perlu memahami cara mengelola keuangan, memilih akses pembiayaan, hingga memanfaatkan layanan keuangan secara aman.
Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri mengatakan, UMKM memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian. Selain menyerap tenaga kerja, keberadaan UMKM juga ikut mendorong peningkatan pendapatan daerah.
Namun, perkembangan teknologi digital juga membawa tantangan baru. Karena itu, menurut dia, peningkatan pemasaran secara digital harus diikuti penguatan tata kelola keuangan dan literasi digital.
“Digitalisasi menjadi peluang besar, namun kemudahan tersebut juga diikuti meningkatnya berbagai risiko kejahatan siber seperti penipuan digital, penyalahgunaan identitas, hingga pinjaman online ilegal yang kerap terjadi akibat rendahnya literasi digital masyarakat,” tandas Ismirani.
Rif/Pas/2026
0 komentar:
Posting Komentar