 |
| Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun, Jumat (17/7/2026) |
MADIUN, matakamera.net – Turunnya opini laporan keuangan Pemkot Madiun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi perhatian serius DPRD Kota Madiun. Dewan meminta seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI segera ditindaklanjuti agar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat kembali diraih.
Selain persoalan opini BPK, besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar juga menjadi sorotan. DPRD menilai, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.
Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan, pihaknya akan mendorong langkah strategis bersama Pemkot Madiun untuk memperbaiki perencanaan anggaran. Menurutnya, meski perubahan kebijakan pemerintah pusat turut memengaruhi pelaksanaan program daerah, perencanaan dan eksekusi anggaran tetap harus diperkuat.
"Silpa ini nanti akan kita ambil langkah-langkah strategis agar di kemudian hari tidak terjadi seperti sekarang. Memang ada kebijakan dari pusat yang harus kita ikuti," ujar Armaya saat rapat paripurna Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun, Jumat (17/7/2026).
Armaya menjelaskan, pemanfaatan SILPA sekitar Rp210 miliar tersebut akan dibahas melalui APBD Perubahan 2026. Pembahasan akan dilakukan dalam tahapan KUA-PPAS dan RKA.
Namun, DPRD belum menentukan program prioritas yang akan dibiayai menggunakan sisa anggaran tersebut. Dewan masih akan membahas kebutuhan dan skala prioritas bersama Pemkot Madiun.
Di sisi lain, Armaya mengatakan, turunnya opini laporan keuangan menjadi WDP harus menjadi evaluasi serius. Pemkot diminta tidak sekadar menindaklanjuti rekomendasi BPK, tetapi juga memastikan perbaikan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara transparan, akuntabel, dan profesional agar Kota Madiun bisa kembali memperoleh opini WTP," ujarnya.
Sementara itu, Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyebut besarnya SILPA dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya sisa pelaksanaan proyek, penyesuaian kegiatan, hingga perubahan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Silpa itu banyak indikator yang mempengaruhi. Bukan menjadi tolok ukur kinerja karena banyak faktor, termasuk perubahan aturan dari pusat," tandas Bagus.
Rif/Pas/2026
Selain persoalan opini BPK, besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar juga menjadi sorotan. DPRD menilai, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.
Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan, pihaknya akan mendorong langkah strategis bersama Pemkot Madiun untuk memperbaiki perencanaan anggaran. Menurutnya, meski perubahan kebijakan pemerintah pusat turut memengaruhi pelaksanaan program daerah, perencanaan dan eksekusi anggaran tetap harus diperkuat.
"Silpa ini nanti akan kita ambil langkah-langkah strategis agar di kemudian hari tidak terjadi seperti sekarang. Memang ada kebijakan dari pusat yang harus kita ikuti," ujar Armaya saat rapat paripurna Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun, Jumat (17/7/2026).
Armaya menjelaskan, pemanfaatan SILPA sekitar Rp210 miliar tersebut akan dibahas melalui APBD Perubahan 2026. Pembahasan akan dilakukan dalam tahapan KUA-PPAS dan RKA.
Namun, DPRD belum menentukan program prioritas yang akan dibiayai menggunakan sisa anggaran tersebut. Dewan masih akan membahas kebutuhan dan skala prioritas bersama Pemkot Madiun.
Di sisi lain, Armaya mengatakan, turunnya opini laporan keuangan menjadi WDP harus menjadi evaluasi serius. Pemkot diminta tidak sekadar menindaklanjuti rekomendasi BPK, tetapi juga memastikan perbaikan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara transparan, akuntabel, dan profesional agar Kota Madiun bisa kembali memperoleh opini WTP," ujarnya.
Sementara itu, Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyebut besarnya SILPA dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya sisa pelaksanaan proyek, penyesuaian kegiatan, hingga perubahan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Silpa itu banyak indikator yang mempengaruhi. Bukan menjadi tolok ukur kinerja karena banyak faktor, termasuk perubahan aturan dari pusat," tandas Bagus.
Rif/Pas/2026
0 komentar:
Posting Komentar